Headlines News :

Home » , » KPU Gelar Konsolidasi Verifikasi Faktual Samakan Persepsi dalam Memahami Aturan

KPU Gelar Konsolidasi Verifikasi Faktual Samakan Persepsi dalam Memahami Aturan

Jakarta, kpu.go.id—Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 dan Nomor 12 tahun 2012 secara lengkap dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya salah persepsi, salah komunikasi dan salah informasi antar sesama penyelenggara pemilihan umum dalam memahami aturan tersebut.
“Saya minta KPU provinsi memahami dan menyosialisasikan aturan ini kepada jajarannya sampai ke bawah,” ujarnya saat membuka acara penyuluhan hukum PKPU Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah diubah menjadi PKPU Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2012 di Hotel Borobudur, Senin malam (17/9). Acara yang digelar hingga 19 September 2012 ini dihadiri ketua, anggota, sekretaris dan para kepala bagian KPU provinsi se Indonesia.  

PKPU Nomor 11 merupakan perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Sementara PKPU Nomor 12 merupakan perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.  

Husni menjelaskan beberapa tahapan terkadang salah dipahami oleh masyarakat. Salah satunya tahapan pendaftaran yang mengakibatkan tereleminasinya 12 parpol calon peserta pemilu. “Tereleminasinya 12 parpol calon peserta pemilu itu masih pada tahap pendaftaran. Jangan sampai salah memahami. Tahapan itu belum masuk verifikasi. Mereka tereleminasi karena tidak memenuhi dokumen pendaftaran,” ujarnya.

Husni juga mengungkap banyaknya pertanyaan calon peserta pemilu soal 17 dokumen pendaftaran yang harus dipenuhi partai politik. “Ada yang tanya kenapa 17 jenis, kenapa tidak 15 atau 20 jenis dokumen saja. Perlu saya jelaskan bahwa acuan kita undang-undang yakni UU Nomor 8 tahun 2012. Begitu juga masalah keterwakilan perempuan yang masih menjadi perdebatan. Kebijakan afirmatif ini diberlakukan sampai kabupaten/kota. Acuan kita bukan hanya UU Penyelenggaraan Pemilu tetapi UU partai politik juga diperhatikan,” ujarnya.

KPU kata Husni membuat aturan tidak pernah asal-asalan tetapi memiliki pedoman dan aspek yuridis yang kuat. Begitu juga dalam hal perubahan PKPU Nomor 8 dan Nomor 7 tahun 2012. Perubahan itu dilakukan selain untuk menjawab Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012 juga untuk memperjelas beberapa poin dalam PKPU Nomor 8 dan Nomor 7 tersebut yang belum secara jelas menerangkan beberapa poin seperti syarat pendaftaran dan verifikasi.

Misalnya kewajiban partai politik untuk mengakomodir sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa partai politik harus berupaya maksimal untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan tersebut. “Jika mereka tidak mampu, partai tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa mereka telah sungguh-sungguh melakukannya. Nanti ada form yang harus diisi untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mampu memenuhi syarat itu di daerah tertentu,” ujarnya.

KPU kata Husni, sudah membangun komunikasi yang intensif dengan partai politik untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Partai diminta memanfaatkan kelonggaran waktu yang diberikan untuk melengkapi persyaratan administrasi hingga 29 September mendatang. “Kalau ada yang tidak paham, silahkan datang ke KPU dan tanyakan pada petugas help desk,” ujarnya.

Husni meminta petugas berhati-hati dalam melakukan verifikasi faktual, terutama di tingkat kabupaten/kota. Apalagi volume kerja di tingkat kabupaten/kota sangat besar, sementara jumlah petugasnya terbatas. “Karena itu saya minta petugas memahami semua aturan itu secara lengkap dan menyeluruh sehingga tidak salah dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Sumber : www.kpu.go.id
Share this article :
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
Jl. Bhayangkara No.11 , Telp (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423
Email : kpusinjai@yahoo.co.id
MELAYANI PEMILIH MENGAWAL HAK PILIH