Headlines News :

Home » , » Kinerja KPU dari Tahun ke Tahun Harus Meningkat

Kinerja KPU dari Tahun ke Tahun Harus Meningkat

Jakarta.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2006, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten di Hotel Aryaduta Tangerang, Senin malam (1/10).
Husni mengingatkan jajaran KPU bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan tetap berpedoman pada aturan. Begitu juga dalam pelaporan, setiap satuan kerja (satker), katanya, harus memenuhi format laporan sesuai standar yang sudah ditentukan. “Indikator kinerja yang harus dicapai sudah jelas. Apa yang dinilai, bagaimana proses penilaiannya dan berapa nilainya kita sudah tahu, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memenuhinya,” ujarnya.

Ada lima indikator kinerja yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Capaian KPU dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2009, KPU mendapat skor 37,52 dan meningkat menjadi 48,98 pada tahun 2010. “Ini yang harus kita genjot terus. Kita menargetkan angkanya berada di posisi 65 sampai 75,” ujar Husni.

Husni optimis target itu dapat dicapai, asalkan jajaran KPU mau melakukan perubahan yang fundamental memperbaiki kinerjanya. Dari segi perencanaan, kata Husni, capaian KPU sudah cukup bagus dengan skor 18,29. “Untuk mencapai target tadi kita harus mencari indikator apa kira-kira yang bisa kita optimalkan dan apa tool (alat, red) yang paling tepat kita gunakan untuk mencapainya, harus dibuat jelas dan rinci sehingga mudah dipahami,” ujarnya.

Terkait penerapan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Husni meminta semua satuan kinerja (satker) melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu terkait sejauhmana pemahaman satker terhadap aturan tersebut dan apakah tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakannya sudah tersedia. “Jangan-jangan belum ada orangnya. Karena itu harus dicari orang yang tepat untuk memenuhi standar yang ada,” ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Banten Hambali meminta komitmen jajarannya melaksanakan rencana kerja tahunan (RKT) dengan baik. “Pelayanan publik juga harus ditingkatkan. Harus ada upaya yang nyata untuk mendorong efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja,” ujarnya. Sementara Sekretaris KPU Provinsi Banten M Nasir Aziz berharap rapat monitoring dan evaluasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan jajaran KPU dalam penyusunan LAKIP dan AKIP. (*)
 
Share this article :
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
Jl. Bhayangkara No.11 , Telp (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423
Email : kpusinjai@yahoo.co.id
MELAYANI PEMILIH MENGAWAL HAK PILIH