Headlines News :

Home » , » Rapatkan Jajaran, KPU Gelar Penyuluhan Peraturan KPU

Rapatkan Jajaran, KPU Gelar Penyuluhan Peraturan KPU

KPU, Sinjai,-- Setelah melaksanakan Pemilu Legislatif 9 April 2014, serta menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Rapat Kerja Penyuluhan Peraturan KPU. Kegiatan ini dilaksanakan demi terwujudnya persamaan persepsi dari tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat. Hadir dalam rapat yang berlangsung di Hotel Boutique Jakarta, 14-16 April 2014 ini, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Rapat ini juga merupakan salah satu bagian pencermatan Pemilu Legislatif 9 April lalu, dimana terjadi surat suara tertukar, 
yang mengharuskan digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pelaksanaan PSU tersebar di 17 Provinsi, 68 Kabupaten/Kota, 107 Kecamatan, 303 Kelurahan/Desa dan 654 TPS di seluruh Indonesia.
(pic/kpu.go.id)

Tertukarnya surat suara itu terjadi akibat adanya masalah saat penyortiran dan pelipatan, dimana sulit mencari tempat memadai agar surat suara terhindar dari tercampur dan terselip. Selain itu, penyebab PSU di berbagai provinsi atau objek yang dapat menjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah pada saat penghitungan.

Ida Budhiati mengingatkan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota mencermati dan mempersiapkan instrumen pengendalian dari penyelenggara pemilu, baik yang bersifat permanen ataupun ad hoc yang dilaporkan ke KPU Provinsi, tanpa menunggu hasil penghitungan suara secara berjenjang. Instrumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu dan kontrol untuk menghadapi sengketa PHPU.

“Ini merupakan tahapan penting untuk meminimalisasi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), walaupun potensi resiko digugat 
pasti ada” ujar Ida. 

Sikap integritas dan independensi dari penyelenggara Pemilu dari tingkat paling rendah perlu ditumbuhkan, agar tidak ada lagi penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam pelanggaran yang mencederai pemilu.

Ferry juga menambahkan, agar menindak tegas penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar, baik sanksi administrasitif, etik
maupun pidana, sebagai wujud penegakan wibawa konstitusi. (Sumber : kpu.go.id)
Share this article :
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
Jl. Bhayangkara No.11 , Telp (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423
Email : kpusinjai@yahoo.co.id
MELAYANI PEMILIH MENGAWAL HAK PILIH